GAYO LUES | Di sebuah sudut garasi kalangan elite Gayo Lues, deretan jerigen biru dan kuning bersandar rapi di samping mobil mewah. Deretan jerigen itu diunggah sendiri ke publik oleh sang anak pejabat, disertai keterangan enteng: “Papaku beli minyak 15 jirigen.” Barangkali, sang anak tidak pernah merasakan getirnya antrean BBM yang dialami rakyat kecil, atau sesak dada para sopir angkutan desa yang pulang dengan tengki kosong karena stok sudah ditimbun mereka yang berkuasa.
Ini bukan pameran kekayaan biasa. Foto-foto jerigen itu menabuh genderang ironi baru di atas tanah yang nyaris saban tahun dihantam bencana, diterpa harga sembako melonjak, dan diwarnai kegagalan pemerintah mengatur distribusi BBM bersubsidi secara adil. Di tengah keresahan warga yang berulang kali menumpuk kartu antrean di SPBU dan para petani yang gagal mengolah lahan karena solar tak kunjung tiba, temuan penimbunan BBM di rumah seorang pejabat aktif merupakan tamparan telak bagi keadilan sosial negeri ini.
Keterangan santai sang anak hanya menambah perih. Dalam unggahan lain di media sosial, sang anak menantang netizen mengadu segala hal: kekayaan, pendidikan, keluarga, bahkan pasangan. Publik Gayo Lues pun membalas dengan kegeraman kolektif. Bagaimana tidak, dalam waktu sama pemerintah daerah keluarkan surat edaran resmi melarang keras penimbunan dan pembelian BBM subsidi di luar hak dan aturan. Tertera jelas: pengisian jerigen dilarang, batas pembelian diatur ketat, dan pelanggar diancam sanksi, bahkan pidana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi peraturan tinggal peraturan. Di balik stempel formal dan tanda tangan pejabat daerah, perilaku di rumah mereka sendiri sama sekali tak nyambung dengan narasi keadilan yang dijual ke rakyat. Sementara pemilik mobil-mobil mewah bisa meraup belasan jerigen BBM bersubsidi dengan mudah, iring-iringan rakyat kecil di SPBU pulang dengan tangan hampa atau membayar lebih ke pengecer gelap. Semua ini berlangsung sembari keluarga pejabat menikmati liburan ke luar negeri, memesan mobil baru, dan mengumbar kemewahan tanpa malu di ruang digital yang bisa diakses siapa pun—walau rakyat jelata sedang mengencangkan ikat pinggang demi sebotol bensin.
Kejanggalan makin menyeruak ketika tak ada satu pun klarifikasi atau tanggapan tegas dari sang pejabat, baik sebagai orang tua maupun pengemban jabatan publik. Pemerintah daerah—yang baru saja menebar janji penertiban distribusi BBM—bisu. Polisi pun tak terlihat sigap menyelidiki benarkah BBM dalam jerigen itu adalah bahan bakar bersubsidi, pakai jalur siapa, dan untuk kepentingan apa.
Jika benar BBM bersubsidi sengaja ditimbun rumah pejabat, situasi ini membuka selubung gelap perdagangan gelap BBM yang diamini kekuasaan lokal. Mengingat banyak kasus mafia minyak kecil yang justru berakhir di meja hijau, publik tidak buta bila penindakan hanya menyasar rakyat, bukan keluarga elite yang jelas-jelas terang-terangan melanggar aturan.
Sorotan tajam masyarakat Gayo Lues bukan sekadar protes terhadap aksi pamer di media sosial, tapi lontaran kemarahan terhadap keroposnya sistem pengawasan BBM, pembiaran tata kelola subsidi yang sebenarnya milik orang banyak, dan laku pejabat publik yang jauh dari rasa malu apalagi empati. Ketika keadilan hukum hanya tajam ke bawah, komunitas digital dan nyata pun bergerak. Gelombang desakan transparansi, investigasi independen, dan sanksi tegas terus menguat.
Jerigen-jerigen di garasi pejabat hari ini bukan sekadar simbol rakus segelintir elit. Ia adalah luka kolektif soal kemiskinan struktural, pengkhianatan amanat, dan buruknya teladan aparatur. Jika pemerintah dan aparat penegak hukum kembali menutup telinga, rakyat Gayo Lues hanya akan semakin yakin: keadilan yang dijanjikan hanya cerita palsu, sementara bensin murah untuk rakyat akan tetap menjadi dagangan mewah di tangan mereka yang berkursi tinggi. (*)
