Aceh Timur – Hubungan antara Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, dan insan pers lokal kini berada di titik terburuk. Dugaan pengucilan wartawan, minimnya transparansi, serta pola komunikasi satu arah memunculkan kecaman keras dari kalangan jurnalis. Situasi ini dinilai sebagai kemunduran serius bagi demokrasi dan keterbukaan informasi publik di Aceh Timur.
Pemicunya adalah konferensi pers akhir tahun yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada Selasa (30/12/2025) di Pendopo Bupati, terkait status tanggap darurat bencana alam. Ironis dan memalukan, agenda yang mengatasnamakan “konferensi pers” itu justru digelar tanpa pemberitahuan kepada mayoritas wartawan lokal.
Rahmad, Bendahara Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk nyata pengabaian dan pelecehan terhadap profesi wartawan.
“Ini bukan sekadar lupa undang wartawan. Ini konferensi pers tanpa pers. Pertanyaannya: untuk siapa konferensi ini digelar? Untuk publik atau untuk kepentingan pencitraan segelintir pihak? tegas Rahmad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, sikap Bupati Aceh Timur mencerminkan ketertutupan yang disengaja dan pola pilih kasih terhadap media tertentu.
“Kenapa hanya dua atau tiga media yang dilibatkan? Kenapa yang lain disingkirkan? Ini bukan etika pemerintahan yang sehat. Ini diskriminasi informasi, katanya lantang.
Rahmad bahkan menduga kuat bahwa relasi buruk ini dipengaruhi oleh residu politik pasca-Pilkada.”Pilkada sudah selesai. Tapi sepertinya ada wartawan yang masih dianggap musuh politik. Ini berbahaya. Bupati hari ini adalah pemimpin seluruh rakyat Aceh Timur, bukan pemimpin kelompok atau pendukungnya saja, ujarnya.
Padahal, Aceh Timur sedang berada dalam kondisi darurat akibat banjir bandang yang melumpuhkan banyak wilayah. Di tengah krisis kemanusiaan, keterbukaan informasi justru menjadi kebutuhan mutlak. “Saat rakyat menderita, pemerintah malah menutup akses informasi. Ini logika kepemimpinan yang terbalik, sindir Rahmad.
Ia menegaskan, sejak dilantik pada 19 Maret 2025, Bupati Aceh Timur nyaris tidak pernah membuka ruang komunikasi resmi dengan insan pers. “Hampir satu tahun menjabat, belum pernah ada pertemuan, diskusi, atau forum terbuka dengan wartawan. Ini bukan kebetulan, ini pola, tegasnya, Rabu (31/12/2025).
Minimnya transparansi juga terlihat dari tertutupnya agenda kegiatan Bupati. Wartawan mengaku kerap tidak mendapat undangan atau pemberitahuan, namun tiba-tiba dokumentasi dan pemberitaan kegiatan sudah beredar di media tertentu dan akun TikTok. “Wartawan tidak diberitahu, tapi konten sudah tayang. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Pemkab hanya ingin narasi sepihak, bukan kontrol publik, ungkap Rahmad.
Menurutnya, hubungan harmonis antara Pemkab dan media yang selama ini terbangun runtuh sejak kepemimpinan baru. “Dulu media dianggap mitra. Sekarang seolah dianggap ancaman yang harus dijauhkan. Ini kemunduran demokrasi, katanya.
Sebagai mantan wartawan, eks Ketua KNPI Aceh Timur, dan mantan anggota DPRA, Rahmad mengaku heran dengan sikap Bupati yang justru menjauh dari dunia pers. “Beliau sangat memahami jurnalistik. Karena itu, sikap ini justru terasa lebih disengaja dan menyakitkan, ujarnya.
Ia membandingkan dengan kepala daerah lain yang menjadikan media sebagai mitra strategis, bukan alat propaganda. “Di daerah lain, kepala daerah rutin berdiskusi dengan wartawan. Di Aceh Timur, menyapa saja nyaris tidak pernah. Ini bukan soal waktu, tapi soal kemauan, tambahnya.
Rahmad menegaskan, media bukan musuh pemerintah dan tidak bisa dibungkam. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Jika pers disingkirkan, yang lahir adalah kekuasaan tanpa kontrol. Itu berbahaya, tegasnya.
Ia mendesak Bupati Aceh Timur segera membuka ruang dialog terbuka dan menghentikan praktik eksklusivitas informasi.
“Jika ada persoalan dengan media, hadapi secara terbuka. Jangan sembunyi di balik pendopo dan kamera sendiri, tutup Rahmad.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Aceh Timur belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sikap diam ini justru memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah memilih bungkam ketimbang transparan. Redaksi akan memuat klarifikasi resmi apabila pihak Bupati Aceh Timur memberikan pernyataan. (*)
