Aktivis Dipukul Kepsek, 50 LSM Mengecam Keras & Siap Aksi ke Polda Sumsel

SOROT KASUS

- Redaksi

Sabtu, 14 Maret 2026 - 19:49 WIB

5022 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUASIN, SUMSEL – Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Kepala Sekolah SMPN 5 Banyuasin, Edi Candra, terhadap aktivis LSM Mustar memicu kecaman keras dari kalangan aktivis di Sumatera Selatan.

Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI), Supriyadi, menilai tindakan tersebut bukan sekadar emosi sesaat, tetapi sudah mencerminkan perilaku premanisme yang mencoreng dunia pendidikan.

“Ini sangat memalukan. Seorang kepala sekolah yang seharusnya mendidik justru melakukan penganiayaan terhadap aktivis,” tegas Supriyadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menduga aksi kekerasan tersebut tidak terjadi secara spontan. Pasalnya, benda berupa besi disebut telah disiapkan di bawah meja kerja pelaku sebelum digunakan untuk memukul kepala korban.

Supriyadi turut menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada korban. Hingga kini, menurutnya, belum ada pejabat daerah seperti Bupati maupun Kepala Dinas Pendidikan yang menjenguk korban.

“Kami kecewa. Seolah tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah terhadap korban,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada Polsek Mariana yang dinilai lamban menangani perkara tersebut. Meski tersangka telah ditetapkan, hingga kini pelaku disebut belum juga ditahan.

“Ini membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik penanganan kasus ini,” katanya.

Sebagai bentuk protes, sekitar 50 aktivis dari unsur LSM, media, dan organisasi masyarakat berencana menggelar aksi damai di Polda Sumsel pada Selasa, 17 Maret 2026.

Massa akan mendesak Kapolda Sumsel agar segera memerintahkan penahanan tersangka serta mengevaluasi penyidik di Polsek Mariana yang menangani kasus tersebut.

“Jika tidak segera ditahan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum,” pungkas Supriyadi. Tim PPWI-Sumsel

Berita Terkait

Kepercayaan Publik yang Retak: Ketika Pemerintah Desa, Media, dan Masyarakat Gagal Bersinergi
Anggota DPRD Dituntut 5,5 Tahun, FPR Desak KPK Tetapkan Aktor Intelektual sebagai Tersangka
Asisten Penasehat Khusus Presiden Bidang ESDM Hadiri Musdalub AKPERSI Sumsel 2026-2031
SMSI Soroti Kerjasama Publikasi, Agus Kliwir : Media Harus Terverifikasi Konstituen Dewan Pers
Bukan Ramah-Tamah, Tapi Konsultasi Publik : Alim Hendra Disebut Pembohong
Semangat Kolaborasi: Polda Riau dan Pemprov Gelar Apel Satgas Anti Narkoba, IBU-IBU Panipahan Diangkat Jadi Duta
Liga SSB U-17 “Sultan Fatah Cup” 2026: Wadah Pembinaan dan Pemersatu Generasi Muda
Tertimpa Roll Kertas, Karyawan PT.Indah Kiat Pulp & Paper Perawang Meninggal Dunia

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 12:01 WIB

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Senin, 9 Maret 2026 - 17:51 WIB

Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Jadi Sorotan: Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Tegas Minta Aparat Hukum Bongkar Pengadaan

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:09 WIB

Sebulan Lebih Pasca Banjir Bandang Aceh Timur, Ketua PW FRN Aceh Soroti Masih Banyak Warga Bertahan Tanpa Peralatan Dapur Jelang Bulan Suci Ramadhan

Jumat, 2 Januari 2026 - 14:09 WIB

Jelang Ramadhan, Korban Banjir Simpang Jernih Terancam Tanpa Hunian, Pemerintah Diminta Jangan Lamban

Rabu, 31 Desember 2025 - 09:04 WIB

Konferensi Pers Tanpa Pers, Bupati Aceh Timur Dinilai Tutup Mulut dan Abaikan Media

Rabu, 31 Desember 2025 - 08:39 WIB

Organisasi Wartawan di Aceh Timur Deklarasi dan Bentuk Aliansi Kawal Rehab Rekon Pascabencana Banjir Aceh

Berita Terbaru

GAYO LUES

Ketika Regulasi Tak Lagi Bermakna di Hadapan PMA

Kamis, 4 Jun 2026 - 17:57 WIB